4:00 pm - Jumat Desember 15, 2017

Mantan Komisaris KPU RI : Pemilu Itu Milik Masyarakat Bukan Milik Parpol

Written by | Oktober 24, 2017 | 0
KPUD Karawang
Single content advertisement top

Pemilu 2019-Menjelang semakin dekatnya Pemilihan Umum 2019 mendatang, KPU Kabupaten Karawang mengadakan acara sosialisasi penyelenggaraan pemilihan yang diselenggarakan di Ballroom Shapire Lantai dua Hotel Swissbell Karawang, Selasa (24/10).

Acara tersebut dihadiri Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Agus Rustandi, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, Pemerhati Pemilu dan Dosen FISIP Unpad Bandung Feri Kurnia, Ketua KPU Kabupaten Karawang Rieszha Affiat, Perwakilan Panwas Kabupaten Karawang Suryana Hadi Wijaya, Perwakilan Kesbangpol Kabupaten Karawang Nurcahya dan Kanit 1 Intelkam Polres Karawang Bripka Deden Suryana.

KPUD Karawang

Selain itu, acara tersebut juga dihadiri sekitar 100 orang serta lima belas partai politik diantaranya, Partai PBB, Partai PDIP, Partai Garuda, Partai Golkar, Partai PKS, Partai PKB, Partai NASDEM, Partai PPP, Partai PSI, Partai Perindo, Partai Gerinda, Partai Hanura, Partai PAN, Partai Demokrat.

Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Agus Rustadi dalam pemaparannya menjelaskan, bahwa Undang-Undang Pemilu yang terbaru ini merupakan gabungan dari 3 Undang-Undang terdahulu.

“Undang-Undang pemilu yang terbaru ini adalah gabungan dari tiga Undang-Undang sebelumnya, Karena seluruh rangkaian pemilu dari mulai pendaftaran sampai proses pemilu selesai bahkan mengenai penyelesaian sengketa pemilu pun dibahas di dalam undang-undang ini,” Jelasnya.

Sementara itu dalam pemaparan materi kedua yang disampaikan oleh Mantan Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiansyah berharap, masyarakat mampu memahami apa pentingnya Permilihan Umum, tidak hanya dijadikan rutinitas saja, karena diadakannya pemilu ini untuk membangun kelembagaan politik.

“Pemilu itu milik masyarakat bukan milik Partai Politik. Beliau juga memaparkan bahwa betapa pentingnya pendidikan politik bagi perempuan karena di dalam undang-undang pemilu terbaru ini terdapat pasal yang membahas mengenai keterwakilan perempuan. Namun dalam hal keterwakilan perempuan ini baru diwajibkan di pusat, untuk Kabupaten masih memperhatikan belum diwajibkan,” Kata Ferry.

Kemudian pada materi terakhir yang disampaikan oleh Sekjen KIPP Kaka Suminta mengatakan, bahwa walaupun undang-undang pemilu terbaru ini merupakan kodifikasi dari 3 undang-undang sebelumnya, ternyata dalam undang-undang ini masih ada beberapa hal yang belum diatur.

“Ada beberapa poin yang belum diatur dalam undang-undang yang baru ini yaitu mengenai sosial media, demokratisasi parpol, pendidikan politik, pengaturan pemberitaan Pemilu serta media dan saluran publik media,” bebernya.

Terakhir Ketua KPU Kabupaten Karawang Rieszha Affiat berharap, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para peserta pemilu, masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan persiapan Pemilu sehingga dapat terciptanya metode pengawasan yang partisipatif.(03)

(Visited 26 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: POLITIK

No comments yet.

Leave a Reply