7:21 am - Sabtu Juli 21, 2018

Mengembangkan Aset, Menggenjot PAD

Written by | Oktober 13, 2015 | 0
karawang
Single content advertisement top

Aset daerah merupakan salah satu sumber penting pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, pemerintah kota/kabupaten maupun provinsi harus benar–benar mengetahui nilai aset (harta kekayaan) daerahnya masing–masing. Dengan mengetahui nilai aset–asetnya maka akan mempermudah pengukuran potensi PAD di masa–masa mendatang.

Penentuan aset daerah ini semakin penting sejalan dengan penerapan otonomi daerah. Pasalnya, berkaitan dengan otonomi masing–masing pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi didorong untuk memenuhi sendiri kebutuhan pembiayaan pembangunan serta belanja rutin di daerah masing–masing. Di sisi lain, pada banyak daerah, suplai dana–dana transfer dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah belumlah mencukupi kebutuhan tersebut.

Salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemerintah di daerah itu adalah dengan optimalisasi pemanfaatan aset–aset daerah. Tentu saja, manfaat aset–aset daerah itu tidak akan pernah mencapai skala yang optimal, selama pemdanya sendiri belum mengetahui sejauh mana potensi ekonomi dari aset–aset yang dimilikinya.

Padahal, potensi ekonomi aset–aset daerah itu sendiri sangat erat kaitanya dengan nilai ekonominya. Dengan kata lain, nilai ekonomi yang melekat pada aset–aset daerah akan menentukan sejauh mana potensi aset–aset tersebut.

Peranan aset–aset daerah dalam pembentukan PAD ini telah diatur dalam UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemda (PKPD). Pengaturan peran aset–aset daerah dalam pembentukan PAD itu terdapat pada pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 ayat 1, 2,

pasal 5 ayat (3) huruf (d) antara lain menyebutkan bahwa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Selanjutnya pasal 6 ayat (1) huruf (c) menyebutkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga merupakan salah satu sumber PAD. Kemudian pada pasal yang sama ayat (2) huruf (a) menyebutkan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan juga menjadi salah satu sumber PAD.

Pasal–pasal berikut ayat–ayat didalamnya itu, menurut ekonom universitas indonesia Raksaka B Mahi, merupakan penegasan bahwa aset–aset daerah yang ada selama ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber PAD yang sangat potensial.

“ jadi pasal–pasal dan ayat–ayatnya itu menunjukan betapa pentingnya keberadaan dan peranan harta kekayaan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pemerintahan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal “ ujar Raksaka yang juga pakar desentralisasi fiskal ini.

Sayangnya menurut Raksaka bisa dikatakan hampir seluruh pemerintah kota/kabupaten maupun provinsi tidak pernah tahu berapa sebenarnya nilai seluruh aset–aset atau harta kekayaan yang menjadi milik daerahnya.

Alih–alih mengetahui total nilainya, sekedar untuk menentukan cara/teknik penilaianya serta variabel–variabel penilaian pun, sebagian besar Pemda juga belum mengetahuinya. Disisi lain, banyak pula Pemda yang belum menyadari pentingnya peranan dan keberadaan aset–aset daerah untuk meningkatkan PAD. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya pengelolaan aset–aset daerah.

Hal itu antara lain terlihat dari masih banyaknya harta kekayaan daerah baik harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud fisik maupun nonfisik, yang masih terbengkalai, tidak dikelola dengan benar, bahkan sudah dikuasai oleh pihak lain.

Banyaknya pasar, terminal maupun tempat/obyek wisata milik Pemda maupun badan usaha milik Daerah (BUMD) yang tidak beroperasi secara normal dan optimal, bahkan tidak sedikit yang terbengkalai dan tidak dapat beroperasi merupakan fakta yang membenarkan sinyalemen Raksaka itu. Akibatnya, nilai aset–aset milik daerah itu tidaklah optimal.

Padahal, apabila seluruh aset–aset itu dikelola dengan manajemen yang profesional,maka dapat dipastikan harta kekayaan milik Pemda tersebut akan menghasilkan penerimaan yang tidak kecil nilainya bagi Pemda.

Penerimaan yang akan menjadi bagian dari PAD itu dapat berupa pendapatan langsung maupun tidak langsung. Pendapatan langsung bisa dalam bentuk retribusi, karcis, maupun pajak daerah yang dapat dipungut berkat pemanfaatan dan pengelolaan yang optimal atas aset–aset tersebut. Sedangkan pendapatan tidak langsung dapat diraih dalam bentuk peningkatan aktivitas perekonomian daerah yang berujung pada peningkatan produk domestik regional bruto.

“ Peningkatan aktivitas perekonomian daerah ini pada giliranya akan memperluas basis pajak (Tax Base) maupun peningkatan kekuatan perpajakan daerah (lokal taxing power) “ ujar Raksaka.

Dengan sendirinya, nilai aset–aset daerah itu akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebab, sejalan dengan peningkatan kualitas pengelolaanya akan meningkatkan produktivitas ekonomisnya pula, sehingga akan menghasilkan PAD yang lebih besar lagi bagi Pemda setempat. Dan itu berarti telah terjadi peningkatan (Optimalisasi) nilai pada harta kekayaan milik daerah. (bram)

(Visited 354 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: OPINI

No comments yet.

Leave a Reply