11:55 pm - Senin Januari 22, 2018

Sejauh Mana Peluang Calon Independen ?

Written by | Oktober 13, 2015 | 0
pilkada karawang
Single content advertisement top

Syamsudin Haris menilai adanya kerancuan dalam menilai Pilkada. Konteks Pilkada seharusnya dikaitkan dengan kekuatan lokal, bukan peta politik nasional. Jadi hakikat Pilkada adalah pemilu lokal, alias hanya bersaing untuk posisi politik lokal.

“ Ini ambivalen. Disatu pihak ada Pilkada langsung tetapi tidak diakui sebagai pemilu lokal, dan tidak membuka peluang membuka partai lokal .”

Dia sependapat dengan anggapan, demokratisasi identik atau konteksnya harus dengan partai ppolitik. Disatu pihak anggapan itu bisa dibenarkan akan tetapi tidak seluruhnya diterima. “ Yang dimaksut Demokratis itu kalau partai-partai sudah menjalankan sebagai mana mustinya parpol kita masih jauh dari itu.”

Dengan kondisi parpol seperti sekarang, tambah Syamsudin Pilkada langsung melalui dua pintu (lewat parpol dan lewat pencalonan yang didukung oleh rakyat) seharusnya bersifat mutlak. “ Ini sebenarnya momentum besar bagi rakyat dan publik untuk mendidik parpol agar tidak lagi bersifat semau gue, sewenang-wenang.”

Fachri Ali bahkan bersifat skeptis calon independen bakal lolos seleksi. “ Kecuali kalau dia (calon independen) punya uang banyak atau ada tokoh luarbiasa sekelas Nurcholis Madjid atau Yudhoyono.” Alasannya, calon independen harus membiayai seluruh proses politik. Termasuk biaya money politics sebagai konsekuensi atau kompensasi pencalonannya oleh parpol.

Namun demikian, Fachri tak serta merta menilai proses Pilkada akan cenderung negatif. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, demokratisasi akan menjalar sampai ke bawah. Kedua money politics bisa saja semakin menguat dan desdruktif. Ketiga, sebagai reaksi atas kemungkinan tersebut, masyarakat akan muak. Keempat, pertarungan politik dianggap biasa dan tidak lagi dikait-kaitkan dengan hal-hal lain seperti keagamaan.

Seperti halnya Ramlan, Fachri menganjurkan tokoh-tokoh lokal, kaum cerdik, pandai dan profesional yang ingin tampil sebagai pemimpin masuk partai. Meskipun ia paham, antara dunia politik dan akademis sangat berbeda. Dengan mengambil contoh sukses Yudhoyono sebagai calon Independen, ia menunjukkan realitas bahwa masyarakat bosan dengan ulah-ulah dan manufer parpol. “ Kemenangan Yudhoyono itu merupakan bukti personan non grata rakyat terhadap parpol. Jadi mendipun partai-partai besar bergabung, toh kalah dengan figur Yudhoyono.”

Sedang mengenai kegagalan Nurcholis maju sebagai calon independen selain karena tidak difasilitasi oleh konstitusi kemudian mundur dari konvensi Partai Golkar Fchri menyebut soal dukungan yang sangat terbatas. Gagasan-gagasan Nurcholis hanya bisa diterima di kalangan modern dan terdidik. Parpol tidak tertarik meliriknya karena butuh waktu lama untuk proses pengakaran namanya. Sedang Yudhoyono diuntungkan karena selain merupakan wakil dari etnis terbesar (jawa), ia yang menjabat petinggi negara selalu muncul di media massa di saat krisis dan menikmati sosial gratis dari media massa tersebut.

Belajar Demokrasi

Menyinggung soal kualitas pimpinan daerah dikaitkan dengan Pilkada langsung, Ramalan optimis prosesnya akan berjalan sesuai sekenario demokartisasi. Patai politik akan semakin diminati. Tidak mungkin menjadi seorang Bupati, Walikota, dan Gubernur tanpa melalui Partai. Parpol akan berkembang karena banyak orang-orang baru, suntikan daerah baru. “ Demokrasi itu memiliki satu kelebihan yaitu punya sistem untuk memperbaiki dirinya sendiri selama proses berlangsung.”

Sedangkan Syamsudin berpendapat, seharusnya sekarang sekaranglah waktunya mulai melembagakan munculnya kepemimpinan dibawah dari bawah bottomup. Bukan pemimpin karbitan. Jadi, di masa depan yang maju dan menjadi dan bisa menjadi gubernur adalah mantan-mantan bupati, walikota atau mantan DPD. Mereka-mereka ini sudah teruji dan jelas-jelas prestasinya, mekanisme dan sirkulasi kepemimpinan demikian sangat sehat. Ketika naik ke tinggal nasional, akan tersedia banyak stok pemimpin yang sudah matang dan terseleksi dari tingkat likal dan regional.

Pendapat senada dikemukakan Indra J Piliang. Ia meramalkan, kepala-kepala daerah (juga anggota DPD) yang populer di tingkat lokal dan regional berpotensi besar untuk maju sebagai calon pimpinan nasional. “ Mereka jauh lebih akuntabel dan aspiratif sebab dipilih langsung. Jarak mereka dengan rakyat pemilih juga sangat dekat, antara lain karena bangkitnya ikatan komunal.”

Namun Indra juga mengkhawatirkan proses ini tidak terkelola dengan baik. Misalnya muncul isu-isu etnis, poltik identitas, mayoritas-minoritas, asli-pendatang, figur-figur populis yang tidak didukung partai dan sebagainya. Ia menyarankan perlunya sosialisasi UU lebih meluas sebelum Pilkda dilaksanakan.

Kutipan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

  • Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah sitetapkan sebagai pasangan calon terpilih
  • Apabila ketentuan sebagaimana dimaksut pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mempunyai suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, pasangan calon memperoleh suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
  • Dalam hal pasangan calon yang peroleh suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suaranya yang lebih luas
  • Apabila ketentuan sebagaiman dimaksut pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25% dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua
  • Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksut pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua
  • Apabila pemenanang petama sebagaimana dimaksut pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suaranya yang lebih luas
  • Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksut pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang belih luas
  • Pasangan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. (mujoko, aziz, suwidi tono)
(Visited 239 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: OPINI

No comments yet.

Leave a Reply