1:36 pm - Minggu Agustus 19, 2018

Anggaran Kebuang Percuma, Legislatif “Cincay Aje”

Written by | April 24, 2018 | 0
lpkj bupati
Single content advertisement top

Anggaran Kebuang Legislatif– Berbagai kritik serta pertanyaan dilontarkan sejumlah fraksi di DPRD terkait pembacaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2017. Serapan rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) selama tiga tahun yang hanya mampu terserap sebanyak 36 persen, isu ketidak harmonisan Bupati dan Wakilnya sampai anggaran optimalisasi infrastruktur yang tidak wajar.Namun ketika dilihat pada rapat laporan LKPJ yang digelar kemarin, Senin(23/4) berbanding terbalik dengan kritikan yang diberikan karena para legislator Karawang cenderung “cincay aja” menerima LKPJ yang dibacakan Bupati.

Salah satu anggota Fraksi Bintang Nurani Nasdem (BNN) Mulya Syafari ST  mengungkapkan, optimalisasi anggaran agar lebih efisien dan wajar, selama ini tidak serius dilakukan olelpkj bupati 1h Pemerintah Kabupaten Karawang. Contohnya, terbengkalainya program rumah sakit paru-paru di Jatisari yang belum kunjung terealisasi, sehingga berdampak pada postur APBD yang terlalu besar silpanya.

“Begitupun anggaran penyertaan modal bagi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang selama delapan tahun ini dirasa selalu kesulitan direalisasikan anggarannya di awal-awal tahun. Padahal BUMD membutuhkan proses panjang menyusun laporan keuangan dan administrasinya, sementara pemkab selama ini justru mencairkan penyertaan modal tersebut di penghujung tahun, bahkan injury time,” ujarnya, Selasa(24/4).

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, begitu juga soal Pasar Pemkab yang selama ini sudah di-BOT-kan justru banyak mangkrak tanpa segera untuk dilaksanakan revitalisasinya. “Segudang permasalahan harus kita ingatkan. Pengelolaan anggaran ini harus optimal dan wajar dong pembelanjaannya. Inventarisir aset saja untuk menambah PAD (pendapatan asli daerah) masih perlu dilakukan,” lanjutnya.

Anggota Komisi B DPRD ini juga menambahkan, Cellica-Jimmy perlu revisi RPJMD. Sebab selama tiga tahun kepemimpinannya, hanya 36 persen yang sudah terealisasi. Seharusnya kata Mulya, dalam jangka waktu tiga tahun, idealnya RPJMD bisa terealisasi 60 persen.

“Wajar jika kami mempertanyakan isu soal disharmonisasi bupati-wakil bupati yang nampak akhir-akhir ini. Bahkan di sela LKPJ, wakil bupati tidak hadir, walaupun dengan alasan sedang mendampingi Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar,” tuturnya. (den-03)

(Visited 46 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: BERITA, BERITA KARAWANG, PEMERINTAHAN

No comments yet.

Leave a Reply