3:08 pm - Kamis Oktober 19, 7172

Terkesan Dipaksakan, DPR Usul Bentuk Pansus Makar

Written by | Januari 15, 2017 | 0
DPR Usul Bentuk Pansus Makar
Single content advertisement top

DPR Usul Bentuk Pansus Makar-Kasus dugaan makar yang dituduhkan kepada 11 tokoh nasional lalu terus menuai kritik dari parlemen. Kasus tersebut dianggap dipaksakan. Untuk membongkar kasus tersebut, DPR Usul Bentuk Pansus Makar.

DPR Usul Bentuk Pansus Makar“Saya usulkan agar dibentuk Pansus, supaya masalah ini terang benderang dari mana asal usulnya. Saya minta kepada pimpinan DPR mendukung pembentukan Pansus,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Wenny Warouw, Selasa (10/1).

Untuk itu, Wenny juga mengusulkan agar sejumlah tokoh yang menjadi tersangka kasus makar menemui Komisi III DPR untuk mendorong terbentuknya Pansus Makar. Sebab, kata mantan penyidik Polri itu, pemeriksaan penyidik terhadap para tersangka kasus dugaan makar tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Saya sebagai mantan penyidik, mendengar keterangan dari saudara soal pemeriksaan itu, saya terus terang merasa geli, maka dari itu DPR Usul Bentuk Pansus Makar,” tambah Wenny.

Mendengar ada legislator yang mewacanakan pembentukan pansus makar, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun menyambut hal tersebut. Baginya kasus makar yang dituduhkan oleh kepolisian terhadap para tokoh nasional terkesan dipaksakan dan lemah pembuktiannya.

“Itu hak anggota untuk wacana pansus makar. Nanti tinggal berapa yang menandatangani pansus itu. Karena memang tak ada bukti dan kasus ini lemah,” ucapnya.

Sementara itu, menanggapi DPR Usul Bentuk Pansus Makar, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, proses penindakan kasus dugaan pemufakatan makar disidik sesuai koridor hukum. Jenderal bintang empat itu juga menjamin, pihaknya akan bertindak proporsional dalam menyidik perkara yang menetapkan 12 tersangka itu.

“Kita kembali ke fakta hukum. Kalau fakta hukumnya kuat pasti akan kita ajukan (ke tahap penuntutan). Itu namanya proses hukum,” ujar Tito di Jakarta, Sabtu (14/1).

Sebaliknya, lanjut Tito, jika kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana, maka pihaknya akan menghentikan proses hukumnya. Dengan mengeluarkan surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3). “Kalau fakta hukumnya tidak kuat, kita akan hentikan (SP3). Itu saja prinsip kita,” urainya.

Selain itu, Tito juga mengatakan jika proses hukum kasus tersebut tidak ada kaitan dengan politik. Termasuk indikasi penyidikan yang mendapat intervensi dari pihak tertentu.

“Hukum itu tidak boleh di intervensi. Hukum itu harus melihat fakta hukumnya. Prinsipnya itu. Dihentikan kalau enggak kuat, diajukan kalau itu kuat,” tambahnya.(03)

(Visited 95 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: BERITA JAKARTA

No comments yet.

Leave a Reply