2:34 am - Senin Juni 25, 2018

Tunjuk Dua Pati Polri Jadi Plt Gubernur, SUPREMASI : Tjahjo Kumolo Salah Sasaran

Written by | Januari 28, 2018 | 0
Plt Gubernur
Single content advertisement top

Plt Gubernur-Mengenai usulan Mentri dalam Negri (Mendagri) Tjahjo kumolo yang mengusulkan dua perwira aktif Polri yaitu Irjen Pol M.Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Murtuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatra Utrara menuai berbagai pendapat bait pro dan kontra.

Direktur Poldagri Ditjen Polpum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, pihaknya sungguh-sungguh mencermati seluruh dinamika perkembangan yang terjadi. Dia sangat menghargai berbagai masukan dan mendengar pandangan berbagai elemen bangsa terhadap rencana kebijakan tersebut dan dinamika perbedaan pendapat tersebut dimaknai sebagai pertanda bahwa demokrasi semakin matang.

“Kami tegaskan bahwa hingga saat ini belum ada Kepres tentang pengangkatan dua pati Polri menjadi pejabat gubernur. Jadi masih dalam proses penggodokan dan belum ada keputusan apapun,” ujarnya, Minggu (28/1).

Plt Gubernur

Apalagi, kata Bahtiar, masa jabatan Gubernur Sumut dan Jabar belum berakhir yaitu 16 Juni 2018. Menurutnya, Gubernur Jabar dan Sumut saat ini masih menjabat sebagai gubernur hingga berakhir masa jabatannya pada Juni 2018 karna keduanya tidak maju lagi sebagai calon gubernur.

“Inisiatif yang meminta dukungan personel eselon satu atau yang setara dari berbagai kementerian lembaga antara lain kepada Kemenko Polhukam, TNI dan Polri semata-mata didasari pertimbangan bahwa Kemendagri memiliki keterbatasan jumlah personel eselon satu (pejabat tinggi madya) karena ada 17 pilgub dan saat ini masih proses rekruitmen ‘calon’ penjabat gubernur dari lingkungan internal, Kemendagri dan dari berbagai kementerian lembaga,” tandasnya.

Selain itu, koordinator Lapangan dari Solidaritas untuk Pergerakan Mahasiswa Indonesia (SUPERMASI) Husen S dalam suratnya mempertanyakan tentang sikap yang diambil oleh Mendagri ini, menurutnya kedua Penunjukan Perwira Tinggi Polri (Pati) ini sarat dengan politik.

“Pasalnya kedua Perwira Polri yang di tunjuk sebagai plt Gubernur Jabar & Sumut ini masih aktif sebagai anggota polri dan sedang meduduki jabatan strategis di Internal Polri. Ditambah lahi, Kebijakan mentri dalam negeri ini sangat bertentangan tengan peraturan sebagaimana yang di atur dalam pasal 4 ayat 2 Permendagri Nomor 74 thn 2016 bahwa pelaksana tugas Gubernur sebagaimana di maksud berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya kementerian dlm negeri atau pemerintah daerah provinsi,” Ucap Husen, sabtu (27/1).

Kemudian Husen juga mengatakan, pelaksana tugas Bupati/Walikota sebagaimana di maksud berasal dari pejabat pemimpin daerah provinsi atau kementerian dalam negeri. Juga melanggar UU nomor 2 thn 2002 tentang kepolisian RI.

“Bahwa kebijakan Tjahjo Kumolo menunjuk Kedua Pati Polri tersebut sebagai Plt Gubernur Jabar dan Sumut salah sasaran,  tidak mengena pada kekusaan dan kewenangan lingkup kementerian dalam negeri, sebab sudah jelas kedudukan Polri tidak di bawah Kementerian dalam Negeri namun di bawah kekuasaan Presiden RI,” Tambah Husen.

Dengan alasan tersebut, dirinya bersama dengan SUPREMASI hendak mengadakan aksi yang akan dilaksanakan pada selasa (30/1) mendatang di depan kantor Mendagri dan Istana negara.

“Bahwa dengan alasan Menteri dalam Negeri menunjuk Pejabat Polri sebagai Plt Gubernur di wilayah konflik untuk menjaga kemanan wilayah setempat lebih maksimal lagi,  hal ini sungguh alasan yang tidak logis, Sebab pada setiap wilayah sudah terdapat kemanan nya masing masing, tanpa Plt Gubernur dari istitusi Polri maupun TNI,  kemanan pada masing masing wilayah pasti akan di tegakkan secara maksimal oleh instansi keaman setempat, maka dari itu saya menyerukan kepada rekan-rekan aktifis dan teman-teman mahasiswa untuk bergabung dalam aksi yang akan kamu lakukan pada selasa(30/1) di depan kantor mendagri dan Istana negara,” bebernya.(03)

(Visited 92 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: BERITA JAKARTA

No comments yet.

Leave a Reply