3:08 pm - Sabtu Oktober 20, 1573

AMBURADULNYA Dunia Pendidikan, Sekolah Jadi Sarang Mafia, Orangtua siswa Jadi Sapi Perah

Written by | Juli 30, 2017 | 0
Amburadulnya Dunia Pendidikan
Single content advertisement top

Amburadulnya Dunia Pendidikan – Peserta PPDB 2017/2018 yang diterima masuk ke Sekolah Negeri baik SD-SMP-SMA/SMK, telah usai, namun kebijakan sekolah secara masif sampai saat ini masih saja dilakukan, seperti melakukan penjualan seragam kepada siswa, pembelian buku sekolah dan masih banyak lagi yang lain.

Praktek meminta bantuan/sumbangan/pungutan tersebut sudah dijalankan sejak lama dan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di sekolah di kota-kota besar. di daerah pun sekolah-sekolah kompak meminta bantuan ataupun sumbangan kepada para siswa baru.

Amburadulnya dunia pendidikan

Padahal jelas pada Peraturan Pemerintah (PP) 17 tahun 2010 pasal 181 jelas berbunyi kalau penjualan baju seragam dan bahan pakaian. tapi kenyataannya malah masih di pelihara dan menjaid agenda wajib tiap tahun setelah PPDB.

Namun dikatakan juga dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 pasal (10) ayat 1 menjelaslkan kalau komite sekolah diperbolehkan meminta penggalangan dana kepada murid ataupun walinya, bantuan tersebut bisa berupa barang/jasa/uang.

Tetapi perlu digarisbawahi, bantuan dan juga pungutan sangatlah berbeda. Bantuan pendidikan berarti pemberian uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati seluruh pihak.

Kemudian sumbangan pendidikan, yang dimaksut sumbangan pendidikan adalah pemberian berupa uang/jasa/barang oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan mauun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satu sama lain. yang terakhir dan terpenting yaitu Pungutan. Pungutan pendidikan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib,mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutan ditentukan oleh sekolah.

Mengutip dari pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Sesditjen Dikdasmen) Thamrin Kasman beberapa waktu lalu mengatakan, penggalangan dana berupa sumbangan, bantuan, maupun pungutan memungkinkan terjadi di satuan pendidikan, karena belum adanya analisis kebutuhan biaya yang benar-benar riil di satuan pendidikan.

“Jadi ada biaya ideal dan biaya faktual. Pilihannya adalah, layanan pendidikan di sekolah itu mau menggunakan biaya ideal atau faktual? Kalau mau ideal, tapi secara faktual dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum cukup membantu, lalu ada yang mau nyumbang untuk menutupi itu, ya silakan,” ujar Thamrin.

Thamrin menuturkan, ada dua kategori sekolah, yaitu sekolah penerima BOS, dan sekolah yang tidak menerima BOS. Sekolah penerima BOS tidak boleh sewenang-wenang menentukan pungutan, karena ada 13 poin pembiayaan di sekolah yang bisa menggunakan dana BOS. Ia menjelaskan, di poin ke-13 terbuka kesempatan bagi sekolah meminta pungutan, karena poin ke-13 itu merupakan kebutuhan lain sekolah yang tidak bisa didanai BOS karena sudah digunakan untuk membiayai 12 poin lain.

“Namun, aturan mengenai Pungutan Pendidikan saat ini baru mengatur untuk SD dan SMP (pendidikan dasar). Untuk SMA dan SMK peraturannya masih digodok,” kata Thamrin. Ketentuan mengenai Pungutan Pendidikan yang dilakukan sekolah (bukan Komite Sekolah) di tingkat pendidikan dasar diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang menegaskan, Permendikbud tentang Komite Sekolah maupun Permendikbud tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar tidak untuk membebani orang tua/wali yang tidak mampu.

“Sumbangan memang bisa diminta dari orang tua siswa, tetapi tidak untuk seluruh orang tua, karena sifatnya suka rela. Ketika sumbangan itu diberlakukan untuk seluruh orang tua, itu jatuhnya jadi pungutan. Dalam menentukan pungutan pun, sekolah harus melihat kemampuan ekonomi orang tua siswa,” tegas Chatarina.

sementara itu, tanggapan masyarakat mengenai biaya-biaya yang masih di bebankan kepada para wali murid khususnya murid baru sangat beragam, salah satunya yang diutarakan saudara Endang, dirinya mengatakan, kalau biaya bantuan/sumbangan/pungutan terkait baju seragam menurutnya, merupakan sebuah pengecualian karena tidak tercover oleh dana BOS.

“Kalau nggak salah nyimak, terkait dana pembelian seragam maupun baju itu ada pengecualian karena tidak tercover oleh dana BOS, dan kembali lagi bagaimana kebijakan sekolah yang bersangkutan dengan para wali murid khususnya murid baru. Namun, perlu kita sikapi khususnya penyerapan dana BOS yang sarat sekali dengan penyelewengan,” ucap Endang.

Kemudian tanggapan dari saudara Bahar Bardi. Dirinya berharap agarpungutan-pungutan di sekolah bisa secepatnya diberantas. “Coba buat saudara-saudara yang tau cara menyampaikan ke dinas terkait, tolong disampaikan agar masyarakat bisa menikmati pendidikan yang sejahtera,” katanya. (03)

(Visited 115 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: BERITA KARAWANG

No comments yet.

Leave a Reply