7:01 am - Rabu April 25, 2018

Pelantikan Anggota BPSK Karawang “Ngono Yo Ngono Tapi Ojo Ngono”

Written by | April 5, 2018 | 0
BPSK Karawang
Single content advertisement top

Bpsk Karawang-Pelantikan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dari tiga Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung dan Kota Sukabumi oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Selasa(20/3) lalu menuai beberapa tanggapan dari beberapa pihak.

Sebelumnya dalam acara tersebut pria yang akrab di sapa Aher itu menjelaskan pentingnya BPSK di masyarakat khusunya di Jawa Barat untuk memediasi perselisihan yang timbul antara konsumen dengan produsen atau pedagang.

“Ini sebuah badan yang kurang dilirik oleh masyarakat konsumen, tapi di lapangan banyak  menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini melakukan penyesalan perselisihan dengan cara konsiliasi, mediasi, arbitasi berdasarkan pilihan para pihak konsumen dan pelaku usaha, ” ujarnya.

Menanggapi langkah pemprov tersebut, salah satu mantan komisaris BPSK serta mantan pegawai Disperindag Kabupaten Karawang Yono Abikusno mengatakan, pembentukn BPSK periode ini tidak lebih daripada KEBOHONG-BOHONGAN PUBLIK yang jelas-jelas akan bersifat merugikan publik khususnya BPSK Kabupaten Karawang.

“Publik bingung jadi tambah bingung plus semua hasil keputusan cacat hukum atau menyalahi aturan dan tidak bisa di eksekusi dan ini jelas mesti dihentikan,” Ucap Yono melalui pesan singkat, Kamis(5/4).

BPSK Karawang

Kemudian Yono menambahkan, berbicara tentang BPSK jelas dalam upaya penegakan hukum keadilan dan kebenaran (rule of law) dan lembaga penegalan hukum apapun namanya. Tetapi, kalau proses pembentukan lembaga tersebut diawali melanggar aturan bagaimana mau bener lembaga tersebut.

“BPSK ini bukan “POS GATUR” Dikemanakan itu SK Kepmendag 360 bung ? kemudian itu utusan dari PNS ada aturannya setinggi-tingginya golongan lllc dan bukan penjabat struktural. Siapa Puryanto SH,MH apa kalau bukan melangar aturan itu ? S2 kupret !! Kemudian siapa robet jim ?  perwakilan pelaku usaha apa ? sekali lagi dijaman yang lagi sempit ini tolong jangan yang aneh-aneh ntar diketawain anak bangsa,” Imbuhnya.

Kemudian Yono juga memaparkan, sungguh kasihan uang rakyat APBD yang lagi dikencangkan ikat pinggangnya hanya digunakan oleh suatu konspirasi menyesatkan oleh,segelincir oknum untuk kepentingan yang GAJEBO.

“Kalo menurut kata BK ngono yo ngono tapi ojo ngono menghalalkan segala cara apa ga takut dosa ? Maaf mang duit mau dibawa mati,” Tanya Yono.

Lebih dalam Yono berpendapat saya telah siap dan seperti halnya yang telah dirinya laporkan terdahulu tertulis pada proses pembentukan BPSK semestinya semua mengacu pada ketentuan yg diatur didalam SK Menperindag 360.

“Dan apabila mengabaikan jelas semua merupakan kebohongan PUBLIK dengan demikian apapun BENTUK dan KEPUTUSANNYA adalah BATAL demi HUKUM demikian halnya dengan pembentukan BPSK tahap ll sy berharap masyarakat luas, para pelaku usaha untuk mensikapinya,”Tutur Yono.

Lalu Yono juga berkomentar, Sangat disayangkan lembaga pemerintah yg semestinya dibentuk dengan misi mulia untuk membantu masyarakat kecil mendapat tekanan hidup di era milenium seperti saat ini.

“Maaf tidak bakal berjalan semestinya akibat ketidak jelasan arahnya. mereka hanya berasumsi pemikiran SEKEDAR tergoda adanya dana 200 jt di jawa barat untuk dihabiskan bagi kepentingan honor-honor satu tahun anggaran setelah itu. BUBAR dan seperti itu JELAS akan merusak NILAI CITRA WIBAWA PRAJA dan seperti itu persis dengan daerah lain di jabar misalnya Cirebon dan lainnya,”Bebernya.

Terakhir Yono berasumsi, hasil konsfirasi yang pembentukannya dengan cara serampangan begitu dana turun duit habis berebut honor.

“Sasaranya jelas masyarkat pengadu, lissing, kawasan dn BPSK digunakan sebagai stempel dan karema gajebo ternyata hanya bertahan 3-4  bulan dan sampai bangku-bangkunya pada dibawain  pulang. Ini yg namanya NGONO yo NGONO tapi OJO NGONO,”Cetusnya.

Sekedar informasi, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 1272 tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian BPSK Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Periode tahun 2017 – 2022 :

Unsur Pemerintah :

Puryanto, SH. MH.

Banjar Sulismantoro

Endang Sutisna, SH.

Unsur Konsumen

Wawan Gunawan

Eddy Djunaedy M.

Mas Muhyi, SE. MM

Unsur Pelaku Usaha :

Robert James, SH. MH.

Diding Syarifudin

Rd. Ade Kesatriadi

(03)

(Visited 132 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: BERITA KARAWANG

No comments yet.

Leave a Reply