3:08 pm - Selasa Oktober 19, 6658

Dana Bagi Hasil Pajak Tidak Realisasi, Forum BPD Akan “SIKAT” Oknum Pemdes

Written by | Maret 24, 2017 | 0
Tiga Kepala Desa
Single content advertisement top

Dana Bagi Hasil Pajak-Dana bagi hasil pajak yang telah lama dinanti-nanti setiap kepala desa di Kabupaten Karawang berujung pahit. Karena ditahun 2016 pemerintah Kabupaten Karawang hanya bisa mencairkan dana bagi hasil pajak sebanyak 50%.

Tamjid selaku pengurus Forum BPD se-Kabupaten Karawang ketika ditemui di kantor BPMPD mengaku dirinya bingung kenapa dana bagi hasil pajak itu hanya dapat di cairkan sebanyak 50% saja.

“Saya juga bingung padahal draf awal itu sudah disetujui kalau dana bagi hasil pajak itu akan cair seluruhnya. namunl, ketika mau pencairan kok malah hanya 50% saja yang cair dengan alasan yang tidak jelas,”ungkapnya.

Dana Bagi Hasil Pajak

Lebih lanjut Tamjid menjelaskan, dirinya sudah pernah memberi masukan kepada para kepala desa kalau sistem seperti itu tidak benar anggaran yang seharusnya dibagikan tahun 2016 kenapa hanya dapat dibagikan setengahnya.

“Sebenarnya itu tidak benar karena anggaran yang seharusnya dibagikan ditahun 2016 tidak boleh ditunda-tunda apalagi dengan alasan yang tidak jelas,” tambah Tamjid.

kemudian Tamjid menjelaskan, ketika ada pertemuan antara kepala desa dengan pihak Pemerintah Daerah munculah kesepakatan kalau sisa dana bagi hasil pajak ditahun 2016 akan dibayarkan di tahun 2017.

“Ketika itu dilakukanlah penandatanganan Mou antara Pemda dengan para kepala desa dengan kesepakatan sisa bagi hasil pajak tahun 2016 akan dibayarkan di tahun 2017. Sebenarnya pada saat itu saya sempat menyarankan kepada para kepala desa untuk menolak Mou tersebut, karena tidak ada alasan anggaran yang seharusnya dibagikan dalam satu tahun harus di tunda-tunda,” kata Tamjid

Lebih jauh Tamjid menjelaskan, dirinya sebenarnya menganjurkan untuk dana bagi haasil pajak yang dijanjikan oleh Bupati sesuai janji politiknya untuk menaikkan gaji dan kesejahteraanperangkat desa tersebut dimasukkan kedalam ADD agar pembagiannya jelas.

“Sebenarnya saya sudah usul kepada BPMPD agar dana bagi hasil pajak yang akan diberikan untuk kesejahteraan perangkat desa sesuai janji politiknya Bupati pada saat itu agar dimasukkan kedalam ADD agar pembagiannya jelas. Namun hingga saat ini tanggapan dari BPMPD sendiri hanya mengatakan akan dipelajari,” ungkapnya.

Kemudian Tamjid mengatakan, apabila nanti dana bagi hasil pajak dan janji poltik bupati mengenai menaikan kesejahteraan perangkat desa tidak dipenuhi, dirinya mengatakan akan mengajak teman-teman untuk mengepung kantor BPMPD.

“Apabila nanti dana bagi hasil pajak dan relokasi itu tidak cair kami akan mengepung kantor BPMPD karena kami sudah membicarakan dengan pihak Abdesi juga kalau dana tadi tidak cair ya apa boleh buat kita akan kepung kantor BPMPD,” tandasnya.

Dilain tempat Gunawan Kabid Pemerintahan Desa mengakui kalau anggaran tersebut memang baru cair 50% ditahun 2016 karena pemerintah Daerah tidak memiliki cukup dana untuk mencairkan seluruhnya.

“Sebenarnya keseluruhan dana sebesar Rp.50miliar namun kemampuan keuangan Daerah dan berhubungan dengan penangguhan dana alokasi umum dari pemerintah pusat Pemda baru sanggup mencairkan sebanyak 50% di tahun 2016 dan sisanya akan dicairkan di tahun 2017,” katanya.

Lebih lanjut Gunawan menjelaskan, apabila anggaran tersebut dicairkan seluruhnya di tahun 2016 ditakutkan nanti berdampak pada program-program lain yang sifatnya krusial. Sementara, desa sendiri masih banyak dana yang bisa diserap.

“Sebenarnya dana bagi hasil pajak itu perhitungannya sangat mepet di bulan desember dan dengan dana Rp.25 miliar itu saja desa masih keteteran apalagi kalau dibagikan seluruhnya. Ditakutkan, tingkat penyerapan anggarannya rendah oleh karena itu kita cairkan menjadi dua tahap dan dipastikan di tahun 2017 ini anggaran tersebut cair seluruhnya,” tambahnya.(03)

(Visited 80 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: BERITA KARAWANG

No comments yet.

Leave a Reply