3:08 pm - Minggu Oktober 19, 7541

MS Zein : Dana Desa Rawan di Korupsi, DPMPD Jangan Cuma Bicara Juklak-Juknis

Written by | Agustus 24, 2017 | 0
Dana Desa Rawan di Korupsi
Single content advertisement top

Dana Desa Rawan di Korupsi -Pemerintah Daerah melalui Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) bersama dengan Kejaksaan Negri Karawang mengadakan sosialisasi dana desa bagi seluruh kepala desa se Kabupaten Karawang. Acara yang bertempat di aula lantai tiga Pemda Karawang tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negri Karawang (Kajari), Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sekertaris Daerah Kabupaten Karawang, Camat se Kabupaten Karawang dan seluruh Kepala desa se Kabupaten Karawang.

Dalam acara yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut diterangkan,  tentang mekanisme penyaluran Dana Desa dan juga  pengawasan Dana Desa yang di paparkan oleh Sekertaris Dinas Kajari Karawang.

Ketika diwawancarai, Kajari Karawang Sukardi SH. M Hum mengatakan, acara kali ini dilaksanakan untuk menyatukan presepsi dalam pengelolaan dana desa yang khususnya di Kabupaten Karawang.

“Mudah mudahan dengan adanya sosialisasi kali ini diharapkan dapat mencegah penyelewengan Dana Desa yang kalau penggunaan Dana Desa dapat dimaksimalkan, maka hasilnya masyarakat Karawang yang menrasakan,” ucap Sukardi, Kamis (24/8).

Kemudian Sukardi menambahkan, kegiatan sosialisasi kali ini dilakukan secara serentak tidak hanya di Kabupaten Karawang tetapi di seluruh Indonesia.

Dana Desa Rawan di Korupsi

“Ini merupakan perintah langsung dari Bapak Jaksa Agung muda Inteligen yang pelaksanaan sosialisasi kali ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia baik Kejaksaan Negri maupun Kejaksaan tinggi. Kebetulan di Karawang ini dipantau langsung oleh koordinatorJamintel,” Tambahnya.

Ketika ditanya potensi penyaluran Dana Desa di Kabupaten Karawang, Kajari mengatakan disinyalir banyak penggunaan Dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas yang sudah dicanangkan Presiden.

“Selain tidak sesuai dengan prioritas dari presiden, biasanya juga pelaksanaan penyaluran Dana Desa di limpahkan ke pihak ketiga,” katanya.

Sementara itu, Sekertaris Dinas DPMPD Kabupaten Karawang Drs.Wawan Hernawan Msi. Dalam keterangannya menjelaskan Dana Desa dimulai pada tahun 2015 dengan Anggaran sebesar 89.233.910.000.

“Pada tahun 2015 Dana Desa yang terserap sebesar Rp.89.174.581.655 dengan peruntukan 60% untuk infrastruktur,  10% untuk pendidikan dan kesehatan, 5% untuk tata kelola pemerintahan desa, dan 15% untuk penyertaan modal UEP,” ungkap Wawan.

Kemudian Wawan menambahkan, pada tahun 2017 Pemerintah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp.255.503.027.000. Namun sampai saat ini masih ada tujuh desa yang belum mengajukan Dana Desa.

“Tujuh Desa tersebut diantaranya, Desa Kutajaya, Desa Pisangsambo, Desa Lemahmakmur, Desa Kertajaya, Desa Pangulah Selatan, Desa Jomin timur dan Desa Teluk jambe,” cetusnya.

Sementara itu, salah satu pemerhati Masyarakat Desa, MS.Zein ketika di wawancarai mengatakan, Kewajiban DPMPD adalah melakukan pengawasan yang melekat kepada kepala desa yang mendapatakan dana desa tersebut.

“Jangan malah dibiarkan dan ditinggalkan ketika desa sudah menerima Dana Desa, harus dilakukan pengawasan yang melekat. Bukan hanya Juklak- Juknis saja karena memang Pegawai Negri hanya melakukan Juklak- Juknis saja, ketika Juklak- Juknis sudah dilakukan dia tinggalkan dan tidak ada lagi pengawasan,” cetus Zein.

Lebih lanjut Zein menjelaskan, Padahal DPMPD juga harus bertanggung jawab karena bidang tersebut adanya di DPMPD. Karena kalau ada masalah DPMPD juga dijadikan saksi. “Makanya DPMPD juga harus ada pengawasan yang melekat ke setiap desa, selain dari satgas yang sudah dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mengawasi Dana Desa,” tambah Zein.

Selain harus adanya pengawasan yang melekat, DPMPD juga harus melaksanakan diklat kepada tiap kepala desa untuk dilatih membuat laporan pertanggung jawaban Kepala Desa. “Kini kepala desa di sorot karena dana desa yang sekian triliun yang dikeluarkan oleh negara itu rawan di Korupsi, sebenarnya Desa itu disuru jadi desa mandiri yang semua Juklak- Juknis nya sama dengan Kabupaten,”ucap Zein.

Lalu Zein menungkapkan, kalau ada Kepala Desa yang bertanggung jawab, dapat dipastikan pasti tidak ada Korupsi karena masing masing sudah ada plotnya.

“Pertanyaan saya yang di Korupsi dari dana desa tahap 1 itu 100% untuk infrastruktur, tahap 2 itu 80% dialokasikan untuk Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dengan rincian15% untuk kesehatan, 10%untuk pendidikan dan 55% untuk Bumdes. Nah disini ada celah untuk Kepala Desa melakukan Korupsi. Maka dari itu harus ada pengawasan yang melekat untuk mencegah adanya Korupsi,” beber Zein.(03-nad)

(Visited 55 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: BERITA KARAWANG

No comments yet.

Leave a Reply