5:36 am - Rabu September 19, 2018

Dua Pekan Tak Ada Kabar, Kasus Korupsi Kampung Budaya Hilang?

Written by | Februari 20, 2018 | 0
Kasus Korupsi Kampung Budaya
Single content advertisement top

Korupsi Kampung Budaya-Sekitar 20 keterangan saksi yang dipanggil Kejaksaan Negri (Kejari) Karawang dalam mengusut kasus Mega Korupsi pengadaan lahan Kampung Budaya mulai memberatkan salah satu oknum yang diduga sebagai dalang adanya Mark up harga dalam pengadaan lahan Kampung Budaya Kabupaten Karawang.

Namun sayangnya sudah sekitar dua pekan setelah Kejari menyatakan hampir rampung dalam penanganan perkara ini. Belum ada pernyataan lebih lanjut mengenai penanganan perkara Mega Korupsi ini.

kasus korupsi kampung budaya

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negri Kabupaten Karawang Sukardi dalam pernyataannya mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus pengadaan lahan Kampung Budaya tahun 2013.

“Pemeriksaan dimulai dari Desember 2017 sampai saat ini toal ada 20 orang yang dimintai keterangan terkait dugaan mark up harga dalam pengadaan lahan Kampung Budaya,” jelasnya, Minggu (4/2).

Lebih lanjut Sukardi mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara ini mendapati petunjuk telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan pejabat dilingkungan dinas Pariwisata pada tahun 2013.

“Dari 20 orang tersebut telah dimintai keterangan mulai dari pemilik lahan pertama dan kedua, kemudian para pejabat lingkungan Dinas Pariwisata sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan termasuk mantan Kepala Dinas Pariwisata Acep Jamhuri,” tambah Sukardi.

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa Kejari Karawang, Sabrul Iman menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, penyidik menemukan bukti mark up pembelian lahan pada bulan September 2013.

“Dari pemilik pertama menjual lahan tersebut dengan harga Rp. 1,2juta per meter yang kemudian pada bulan Desember 2013 lahan tersebut dibeli oleh pemerintah dengan harga Rp. 2,5juta per meter,” Ujarnya.

Menurut Sabrul, kenaikan harga yang terjadi dalam kurun waktu tiga bulan mencapai 100 persen dari nilai harga pertama sehingga dinilai tidak ril dengan situasi yang sebenarnya.

“Harga beli pemerintah terlalu tinggi dari harga rata-rata lahan disana. Berdasarkan NJOP yang tertera, akibat harga pembelian yang tinggi ini, negara harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 13 milIiar. Sedangkan jika harga sesuai dengan kondisi sil kita perkirakan harga tidak akan lebih dari Rp. 7miliar,” bebernya.

Dari data tersebut Sabrul mengungkapkan, ada sekitar Rp. 6 miliar lebih kerugian negara akibat adanya dugaan mark up harga pengadaan lahan Kampung budaya tersebut. “Tahap pemeriksaan penyelidikan sudah hampir rampung tinggal pelimpahan ke penyidikan untuk menetapkan tersangka.(03)

(Visited 107 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: BERITA KARAWANG

No comments yet.

Leave a Reply