2:52 pm - Rabu November 22, 2017

Pemerintah Kabupaten Karawang Diduga Main Mata dengan PT.Sanjaya

Written by | Juni 1, 2017 | 0
Pemerintah Kabupaten Karawang
Single content advertisement top

Pemerintah Kabupaten Karawang-Permasalahan anatara pengembang Pasar Johar yaitu PT.Sanjaya dengan pihak Hotel Sandi dalam hal ini H.Aceng semakin mengerucut setelah sebelumnya pihak PT.Sanjaya memasang pos karcis berbayar diatas lahan jalan umum yang menyebabkan apabila masyarakat ingin melintas harus membayar parkir.

Pemilik Hotel Sandi H.Aceng ketika diwawancarai mengatakan, dirinya merasa kecewa dengan kinerja tim TKKSD bentukan Pemda Karawang yang seolah-olah melakukan pembiaran terhadap permasalahan tersebut, padahal menurutnya apabila dilihat history nya pihak pengembang pasar johar sudah banyak melanggar kesepakatan dengan Pemda karawang.

“Sebenarnya kerjasama PT.Sanjaya dengan Pemda itu sudah one prestasi. Tapi disini ada ajas pembiaran, di bagian pengawasan Pemda dengan Tim TKKSD itu tidak berjalan, sehingga pihak Pengembang itu seenaknya saja memasang pos karcis berbayar di atas jalan umum. Bagaimana ceritanya memasang pos karcis berbayar di atas jalan umum sehingga membatasi masyarakat apabila ingin melintas. Ini pasar, berbeda konteksnya dengan KCP atau mall yang zonalisasi nya sudah ada,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Karawang

Lebih lanjut Aceng mengatakan, dirinya dan masyarakat khususnya masyarakat Johar barat merasa dirugikan dengan pembangunan pos berbayar tersebut karena selain setiap hari macet, ditambah lagi dengan adanya pos berbayar tersebut apabila warga dan pedagang ingin melintas harus membayar parkir.

“Saya juga sama sebagai pengusaha, saya juga berusaha disana sama seperti pedagang dan pengusaha lainnya. saya juga membayar pajak, membayar PAD sama dengan lainnya. Saya hanya minta agar pihak Pemda disini bijak karena saya memiliki Sertifikat Hak Kepimilikan tahun 1977 yang sah atas nama Alm. H. Aziz Suwartono yaitu selaku orangtua saya. kalau mau ditafsirkan, sah siapa anatara sertifikat saya dengan HPL yang diberikan Pemda Karawang terhadap PT.Sanjaya selaku pengembang pasar Johar,” tambahnya.

Dirinya juga merasa dirugikan karena dirinya juga sempat di somasi oleh Bupati Karawang melalui surat yang dikeluarkan Bagian pertanahan Pemda Karawang bernomor 593/2489/Ptnh/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani bupati Karawang yang berisi agar pemilik Hotel Sandi segera membongkar patok yang dipasangnya didepan hotel dan apabila dalam kurun waktu 7 hari tidak segera dibongkar, maka akan dibongkar secara paksa.

“Saya merasa surat somasi yang ditandatangai oleh Bupati itu sepihak, karena disini saya itu korban tetapi saya tidak dikonfirmasi dan tau-tau sudah ada surat somasi dari Bupati kepada saya tolong lah sebelum mengeluarkan surat itu ada musyawarah kepada saya terlebih dahulu, saya ini korban lho jangan sepihak,” tandasnya.

Kemudian tadi pagi, pada hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2017 Pihak Satpol PP datang memenuhi permintaan dari pihak pengembang dalam hal ini PT.Sanjaya, untuk memindahkan pos karcis berbayar yang sebelumnya berada dibelakang berjarak sekitar 500meter dari jalan raya johar, ingin dipindahkan di bagian depan di dekat jalan masuk pasar Johar bagian barat. Sontak ketika ingin memindahkan pos tersebut, sempat terjadi sedikit insiden pemukulan anatara kedua belah pihak.

Ketika diwawancarai di kantor Satpol PP, Junaedy Kepala seksi Pengendalian Oprasi Satpol PP mengaku bersalah dan meminta maaf kepada pihak hotel sandi dan masyarakat Johar Barat, dan juga dirinya merasa “dikerjai” oleh pihak PT.Sanjaya karena dirinya diminta untuk datang dengan alasan memindahkan pos berbayar tersebut.

“Saya merasa dikerjai karena sebelumnya saya tidak tau kalau sudah ada kesepakatan antara pihak Pemda dengan pihak Hotel Sandi juga PT.Sanjaya yang akan membentuk tim untuk menyelesaikan permalasahan tersebut,” katanya.

Dilain tempat, Wakil Ketua Hukum dan Ham KB-FKPPI Agus Sanusi menganjurkan agar satpol PP menjaga kondusifitas dan lebih selektif dalam penanganan penegakan perda.

“Ini bulan puasa harus jaga kondusi fitas, baik dari pihak Pemda juga harus bisa mengerem dengan isu-isu yang ada. Danjuga banyak antisipasi serta pihak Satpol PP harus selektif, jangan sampai di adudomba pihak ke3 (pengusaha) dan tidak menutup kemungkinan para oknum pejabat terlilit didalamnya,” bebernya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, dalam waktu dekat ini, apabila permasalahan tersebut tidak ujung diselesaikan, maka kami dari Foroum Konsultasi dan Bantuan Hukum FKBH KB-FKPPI akan melangkah lebih jauh dan akan mendaftarkan ke pengadilan untuk gugatan perdata dan nanti akan timbul tindak pidana 3199 tipikornya.

“Dalam kasus ini, tidak menutup kemungkinan juga banyak oknum pejabat Pemda Karawang akan timbul penyalahgunaan wewenang dan jabatan secara konforasi atau bersama-sama sehingga menyebabkan kerugian negara (PAD) dari pihak pengusaha PT.Sanjaya,” lanjutnya.

Terakhir, Agus geram dengan Kabag Pertanahan Pemda Karawang, yang membuat surat tanggal 17 Mei 2017 bernomor 593/2489/Ptnh/2017 dan ditandatangani oleh Bupati.

“Untuk Kabag Pertanahan Pemda Karawang yang membuat surat tanggal 17 Mei 2017 bernomor 593/2489/Ptnh/2017 dan ditandatangani oleh Bupati itu tidak pantas, bahasa itu, kalau tidak becus membuat surat jangan bikin surat. Karena, surat itu mencelakakan Bupati. dan kami merasa malu dengan surat tersebut. Sekarang kita tafsirkan saja lebih kuat mana antara HPL dengan Sertifikat hak kepimilikan,” tandas Agus.(03)

(Visited 361 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: BERITA KARAWANG

No comments yet.

Leave a Reply