3:36 am - Rabu Mei 23, 2018

UMK 2018 Naik, Depekab Gelar Sidang Pengupahan

Written by | Januari 31, 2018 | 0
UMK 2018
Single content advertisement top

UMK 2018-Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang (Depekab) melakukan rapat pembahasan UMSK tahun 2018. Rapat ini dulakukan di Ballroom Colecton Blue Hotel, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Rabu (31/1).

Dalam rapat tersebut diikuti 20 orang diantaranya Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang H.A Suroto, Sekdin Disnakertrans Kabupaten Karawang HJ. Nina, Perwakilan Bappeda Kabupaten Karawang Aria Zulkarnain, perwakilan Disperindagtamben Kabupaten Karawang Drs.m Syaefullah dan juga perwakilan-perwakilan lainnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang H. A Suroto menjelaskan, Pembahasan UMSK ini melalui mekasi sektor yang disampaikan melalui beberapa unsur diantaranya unsur pemerintahan, unsur Asosiasi dan unsur serikat pekerja.

“Usulan pemerintah dalam Depekab menjadi pedoman dalam pembahasan sektor dengan menerima masukan baik dari unsur APINDO maupun serikat pekerja,” katanya.

UMK 2018

Lebih lanjut Suroto menejalaskan, Untuk menetapkan besaran Upah masing-masing sektor dilakukan melaui perundingan upah antara Asosiasi pengusaha sektor masing-maisng dengan serikat pekerja atau tim perundingan yang ditunjuk oleh masing-masing sektor ditingkat Kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan surat kuasa / mandat.

“Yang penting usulan itu harus sesuai prosedur yaitu melalui kajian-kajian yang sudah disampaikan kepada Apindo dan kepada Serikat pekerja,” tambahnya.

Kemudian Suroto juga mengatakan, untuk kedepannya teknis pelaksanaan perundingan akan dilakukan apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara Asosiasi Pengusaha Sektor dengan serikat pekerja yang bersangkutan.

“Untuk jadwal Perundingan akan diaturkan jadwalnya pada hari Rabu dan Jumat di Februari. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagian atau keseluruhan besarnya upah masing-masing sektor dalam dilakukan melalui perundingan Bipartit dan pendekatan kelembagaan Asosiasi Pengusaha Indonesia yang dibuktikan dengan surat kuasa / mandat dari perusahaan atau asosiasi perusahaan sektor serikat pekerja / buruh tingkat Kabupaten dengan difasilifasi oleh Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Sedikit informasi, dalam pengajuan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang yaitu diajukan sebanyak 25 Sektor. Sedangkan dari Serikat Pekerja menginginkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang sebanyak 4 Sektor.

Sebelumnya pada bulan November 2017 lalu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi jAWA bArat tahun 2018. Dan masih seperti tahun lalu, UMK Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi tercatat paling tinggi mencapai Rp.3,9juta bahkan melebihi Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp.3,65juta.

Setelah Karawang dan Bekasi UMK tertinggi selanjutnya adalah Kota Depok sebesar Rp.3,58juta, Kota Bogor Rp.3,56juta, Kabupaten Bogor Rp.3,48juta, Kabupaten Purwakarta Rp.3,44juta dan Kota Bandung Rp.3,09juta.(03)

(Visited 333 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: BERITA KARAWANG

No comments yet.

Leave a Reply