Beranda » PEMERINTAHAN
Anggaran Kebuang Legislatif– Berbagai kritik serta pertanyaan dilontarkan sejumlah fraksi di DPRD terkait pembacaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2017. Serapan rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) selama tiga tahun yang hanya mampu terserap sebanyak 36 persen, isu ketidak harmonisan Bupati dan Wakilnya sampai anggaran optimalisasi infrastruktur yang tidak wajar.
LSM GMBI Beerdemo – LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia)berunjuk rasa di kawasan KIC Karawang Barat dengan anggotanya sekitar delapan ribu orang. LSM GMBI hadir di Lapang Karang Pawitan Kabupaten Karawang melakukan aksi demo Sejawa Barat. Solidaritasnya Distrik GMBI Karawang kepada Masyarakat Desa Wanakerta, Desa Wanasari dan Desa Margamulya untuk menyelesaikan persoalan tanah seluas 286 hektar yang terletak di tiga Desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat.
Mendesak Pemda Kabupaten Karawang untuk segera dan seketika melakukan pembongkaran dan perkantoran yang tidak berijin yang berada di lokasi tanah sengketa tersebut. Aksi bela para petani ini bergabung dengan LSM GMBI Karawang se Jawa Barat yang ingin mengambil hak tanah para petani, Selasa (10/04).
Unjuk rasa ini di hadiri oleh
Bupati Karawang – Bupati Karawang dr.Cellica Nurrachadiana lakukan pengambilan sumpah/janji 150 orang Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) dari Penyuluh Pertanian dari THL-TB Penyuluh Pertanian sebanyak 24 orang dan CPNS Bidan PTT sebanyak 126 orang. Bertempat di Plasa Pemda Karawang, Senin (9/4).
Pemutakhiran Data – Pemerintah Desa Cibiukkaler melakukan pemutakhiran data kependudukan di Desa Cibiukkaler Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. Salah satunya dengan melalui sosialisasi yang diberikan kepada seluruh Ketua RT dan RW yang digelar di aula Desa Cibiukkaler, Kamis (5/4).
Satgas Dana Desa-Pasca digulirkannya progam dana desa (DD), oleh pemerintah banyak kepala desa yang tersangkut kasus korupsi dan harus berurusan dengan lembaga hukum. Meski saat ini telah disepakati adanya MOU antara Mendagri, Mendes PDTT dengan Polri, tidak secara otomatis korupsi dana desa ini hilang begitu saja.
KARAWANG,BeritaBrantas
Selama kurang lebih dari satu dasawarsa, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) telah menjadi topik pembicaraan hangat yang sering dibahas dalam forum-forum diskusi pengusaha maupun kepemerintahan.Kesiapan mental dan kualifikasi diri menjadi bahan pertimbangan tentang seberapa siapkah Indonesia dalam hal ini Karawang menghadapi MEA.
Menanggapi pentingnya hal tersebut, Bank BJB sebagai bank kebanggaan masyarakat Jabar-Banten melakukan sharing dialogue yang bertema Customer gathering korporasi dan komersial BANK BJB Karawang 2016.
Acara tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Swiss-Belinn Karawang pada selasa (24/3). Dalam acara tersebut hadir pula Sekertaris daerah Kabupaten Karawang(Sekda) H.Teddy Rusfendi, didampingi para kepala OPD Pemkab Karawang.
serta nampak pula Ketua
JAKARTA, beritabrantas
Bencana kebakaran hutan tersebar di wilayah Indonesia yang telah berlangsung sejak Juli 2015 telah menghanguskan jutaan hektare lahan. Kondisi ini akan semakin parah jika kebakaran hutan tidak segera diatasi secepatnya.
Kepala Bidang Lingkungan dan Mitigasi Bencana Lapan, Parwati Sofyan menyebutkan total luas lahan dan hutan terbakar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai 2,1 juta hektare.
“Kami menganalisis luas sebaran kebakaran sejak 1 Juli-Oktober 2015 menggunakan satelit tera,” ujarnya.
“luas lahan dan hutan yang terbakar tersebut setara dengan 1,9 juta luas lapangan sepak bola atau mencapai 32 kali luas wilayah Ibu Kota Jakarta” ucap Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.
Khusus kebakaran lahan dan hutan di Papua,
Jakarta, beritabrantas
Nasib RAPBN 2016 akan ditentukan. Apakah pemerintah akan menggunakannya, atau justru kembali ke RAPBN 2015.
Salah satu yang masih dibicarakan adalah mengenai dana desa. Besarnya anggaran untuk dana desa, dikhawatirkan justru akan memunculkan kendala di lapangan.
“Dana desa saat ini di APBN-P 2015, besarnya itu Rp20,7 triliun. Di APBN 2016 itu dialokasikan Rp 47 triliun, jumlahnya sudah dua kali lipat. Kita ketahui bersama bahwa penyerapan dan pelaksanaan APBN-P 2015, dana desa itu banyak kendalanya di lapangan,” kata Jhonny Plate di Jakarta.
Anggota Komisi XI ini khawatir, jika desa-desa nanti justru akan kesulitan dalam penyerapannya. Sehingga, perlu ada penyesuaian lagi.
“Apabila dananya nanti terlalu besar, maka kita khawatir desa-desa akan alami kesulitan dalam