6:48 am - Jumat Juli 20, 2018

Dituding Bangkitkan PKI, Budiman Sudjatmiko Membantah

Written by | Mei 20, 2016 | 0
Bangkitkan PKI
Single content advertisement top

Bangkitkan PKI -Komandi Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Mayor Jendral (Purn) Kivlan Zein, menuding Budiman Sudjatmiko, Politikus PDIP sekaligus anggota komisi III DPR RI, berupaya Bangkitkan PKI di Indonesia.

Kivlan mengatakan aktivitas Budiman yang mengawal program redistribusi tanah di daerah Garut dan Batang, disebutnya sebagai upaya merebut tanah-tanah rakyat. Upaya itu dikatakannya serupa dengan program dan propaganda PKI dimasa lalu.

“PKI memang bangkit kok. Hantunya (komunisme) sudah bangkit. Sudang merebut tanah-tanah di Garut dan Batang,” kata Kivlan dalam forum Indonesia Lawyers Club, selasa (17/5).

Tapi dalam forum itu, kivlan tidak mengatakan detail tempat dan waktu yang dimaksut upaya perebutan tanah tersebut. Dia hanya mengatakan ada tokoh politik, yang juga mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, dibalik peristiwa itu.

Bangkitkan PKI

Sementara itu, Budiman Sudjatmiko membantah dengan tegas tudingan Kivlan. Dia memang mengawal Program restribusi tanah, program kementrian Agraria dan Tata Ruang, di Batang dan di Garut.

“kegiatan itu jelas bukan propaganda Bangkitkan PKI. Lagi pula kegiatan itu dihadiri Mentri Agraria dan tata Ruang, Pejabat Badan Pertanahan Nasional, Gubernur dan Bupati setempat,”ujarnya.

Dia pun diundang dalam kapasitas sebagai anggota Komisi II DPR, yang memang mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang. “Kalau kerja sebagai anggota DPR membela petani dianggap Bangkitkan PKI, maaf bukan level saya menanggapi komentar-komentar enggak bermutu,” ujarnya. 

Dia juga mengingatkan bahwa redistribusi tanah itu adalah program pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR. Maka keliru besar kalau program itu dianggap sebagai bagian dari kebangkitan PKI.

Dia mengoreksi logika Kivlan yang menggebyah-uyah segala yang berkaitan dengan redistribusi tanah sebagai gerakan komunis atau kebangkitan PKI. Kalau begitu logikanya, berarti semua anggota Komisi II DPR dan pejabat Kementerian Agraria, termasuk menterinya, pun boleh dianggap bagian PKI. “Menterinya (Ferry Mursyidan Baldan) eks Ketum HMI (Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam), lho,” Budiman mengingatkan. (red)

(Visited 672 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: HANKAM

No comments yet.

Leave a Reply