3:38 pm - Jumat Desember 15, 2017

Mulai 2017, pensiunan Polri tidak dibiayai APBN

Written by | Juni 11, 2015 | 0
polisi
Single content advertisement top

BERITA JAKARTA,Brantas

Pemerintah mulai awal tahun 2017 akan memberlakukan sistem baru pembayaran jaminan pen­siunan dan jaminan hari tua PNS dan TNI/Polri seiring pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Yuliana Setiawati di sela Rakor Perumusan Kebijakan Sistem Ja­minan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN di Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Kamis(11/6). Mengatakan mu­lai 2017 pensiunan polri tidaklagi di biayai oleh APBN melainkan dibiayai pemerintah selaku pem­beri kerja.

“Mulai 2017 pensiunan tidak lagi dibayar dari APBN. Sistem pembayaran pensiun dan jaminan hari tua PNS dan Polri akan beru­bah dari sebelumnya “As Pay You Go” (dibiayai dari APBN) menja­di sistem “Fully Funded” (dibiayai pemerintah selaku pemberi ker­ja),” tuturnya.

Yuliana menambahkan sistem baru tersebut bertujuan mening­katkan kesejahteraan PNS dan TNI/Polri, sekaligus mengatur sistem penggajian baru bagi PNS dan TN/Polri yang masih aktif. Un­tuk menjalankan UU ASN tersebut pemerintah juga sedang memfinal­isasi enam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni RPP ten­tang Manajemen PNS, RPP tentang Pegawai Pemerintah dengan Per­janjian Kerja (PPPK atau P3K).

Selanjutnya RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS, RPP tentang Kinerja dan Disiplin PNS, RPP tentang Jaminan Hari Tua dan Pensiun PNS, RPP Peraturan Pemerintah tentang Korp Profe­si Pegawai ASN. Program ini di­harapkan menjadi pondasi penting bagi pengembangan birokrasi yang modern, bersih dan berintegritas, profesional dan berkinerja tinggi di masa depan. Menjelang masa efektif pemberlakuan sistem pem­bayaran pensiun dan penggajian PNS tersebut, BKN melakukan sosialisasi dan mengolah beberapa perbandingan iuran antara pekerja dan pemberi kerja.

“Butuh masukan dari pemangku kepentingan terutama Badan Kepegawaian Daerah mengenai berapa yang diinginkan untuk pen­ingkatan kesejahteraan PNS, men­yangkut berapa besar iuran yang dikeluarkan Pemerintah dan bera­pa yang ditanggung PNS,” tambah yuliana.

Dalam sistem penggajian baru, tidak lagi didasarkan pada gaji pokok sebagai definisi gaji, tetapi besarannya dihitung dari beban dan tanggung jawab serta risiko pekerjaan.

Sementara itu, Direktur Peren­canaan, Pengembangan dan Te­knologi Informasi Faisal Rachman mengatakan, Taspen sesuai UU ditetapkan sebagai penyelenggara program khusus bagi PNS, sedang menyiapkan berbagai aspek terkait peningkatan kesejahteraan PNS.

“Untuk itu, Taspen yang sudah memberikan Jaminan Kesehatan melalui Jaminan Hari Tua dan pro­gram lainnya sudah menambah produk layanan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Ja­minan Kematian (JKM) menurut saya saat ini jumlah nasabah yang dilayani Taspen mencakup 6,8 juta peserta yang terdiri atas 2,4 juta pensiunan dan 4,4 juta pegawai ak­tif” tuturnya.

 

 

(Visited 1.025 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: BERITA, BERITA JAKARTA, halo TNI - polri, HANKAM

No comments yet.

Leave a Reply