11:46 am - Selasa September 19, 2017

Oknum Pejabat Negara (PLN) Tapi Tak Bernegara, Masih Melanggar UU No. 08 Th. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Written by | September 7, 2015 | 0
photo.net
Single content advertisement top

JAKARTA, BeritaBrantas

Mentri Koordinator Bidang Listrik dan Sumber Daya, Rizal Ramli memberikan kritik pedas terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengenai system pembayaran token listrik yang dirasa sangat membebani masyarakat.

Rizal menyinggung kebijakan yang dikeluarkan PLN yang dirasa tidak adil karena masyarakat dipaksa beralih menggunakan token atau voucer listrik di tambah lagi apabila membeli token listrik sebanyak Rp 100.000 ternyata masyarakat hanya menerima aliran listrik sebanyak Rp 73.000 saja.

Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa.

“Provider pulsa listrik itu setengah mafia,”ujarnya, senin (7/9).

Pernyataan ini sontak membuat Direktur Utama PLN Sofyan Basyir terpojokkan belum lagi beberapa waktu lalu dirinya menemukan beberapa rumah mewah dan juga kost-kost an yang memakai listrik subsidi atau yang berkapasitas daya 900 VA. Biasanya, kata dia, dalam satu rumah mewah terdapat tiga meteran listrik dengan daya listrik subsidi.

“Padahal rumahnya besar dan juga punya mobil yang mewah tetapi membayar listrik subsidi,”katanya.

Sofyan juga mengakui selain dari masyarakat sendiri juga ada beberapa oknum petugas PLN yang bandel dan dirinya akan menindak tegas para oknum tersebut.

Pernyataan ini sontak membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara, JK sapaan akrabnya mengatakan seharusnya listrik subsidi itu dinikmati masyarakat miskin dan tidak di salahgunakan.

“Seharusnya yang makai itu orang miskin ini malah di makan orang yang rumahnya besar dan mobil mewah,”cetusnya.

Tidak lain halnya di daerah-daerah, listrik ternyata juga masih menjadi permasalahan kondang yang belum terselesaikan seperti halnya yang dikatakan Pemerhati Birokrasi Luwih Damar.

Ia mengatakan, masih banyak pejabat yang menabrak Undang-Undang di pernyataan Undang-Undang pembukaan dimana katanya rakyat harus mendapatkan kehidupan yang layak.

“Soal listrik saja masih saja pejabat yang menjadi mafia harusnya tidak seperti itu pejabat itu kurang apa coba tidur dibayarin negara, mobil dibeliin negara, bensin di tanggung negara, rumah dinas dari negara, meating dibayarin negara, hotel pun negara,” katanya.

Luwih menambahkan, Kalau masih seperti itu saja kelakuan pejabat PLN baik di pusat maupun daerah berarti pejabat itu tidak pantas menjadi pejabat negara karena dirinya belum bernegara.

“Hutan, laut, air dan seisinya dimiliki negara berarti masih kaya hati yang dimiliki rakyat kecil dari pada pejabat yang bejat. Layaknya pejabat-pejabat, oknum-oknum yang terus aja memakan uang BUMN dari mulai pusat sampai Daerah sama saja,”tambahnya.

Lebih lanjut Luwih menambahkan, selama ini kebanyakan pejabat sudah beridiologi bejat dan bermental bejat.

“Saya sangat setuju dengan pernyataan Rizal Ramli tentang mafia yang ada di PLN dan kalau perlu gledah juga rumah-rumah pribadi para pejabat masih banyak kok pejabat yang memakai listrik subsidi,”jelasnya.

Terakhir luwih mengatakan, para oknum pejabat menikmati uang hasil “ngampret” listrik bersubsidi sedangkan rakyat dibuat resah kalau nunggak saja di opal aliran listriknya dan ironisnya sampai membawa aparat kepolisian walaupun sekarang sudah tidak boleh.

“Seharusnya pemerintah memikirkan nasib mereka kalau listrik mati bagaimana belum lagi service yang diberikan PLN dinilai juga belum maksimal secara tidak langsung mereka sudah melanggar Undang-Undang no8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,”bebernya. (rks)

(Visited 245 times, 1 visits today)
Single content advertisement bottom
Filed in: BERITA JAKARTA, SIDIK KASUS

No comments yet.

Leave a Reply